BANYUWANGI – Sejumlah beberapa pejabat khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang terkesan bungkam alias enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi wartawan online, Koordinator Persatuan Wartawan (Pewarta) Banyuwangi, Ari Bagus Pranata, menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi oleh pejabat publik saat dikonfirmasi wartawan. Ia mengingatkan bahwa pejabat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan jawaban yang relevan demi kepentingan publik.
“Sebagai figur yang diberi amanah oleh masyarakat, pejabat tidak seharusnya bungkam saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. Wartawan adalah penyambung lidah rakyat, dan setiap pertanyaan yang diajukan berlandaskan kepentingan publik,” ujar Ari dalam pertemuan bersama anggota Persatuan Wartawan Banyuwangi, Jumat (5/1).
Ari menekankan bahwa sikap diam atau enggan menjawab dari pejabat hanya akan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Hal ini, lanjutnya, dapat berpotensi merugikan citra pejabat itu sendiri serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ketika pejabat memilih untuk bungkam, masyarakat akan bertanya-tanya, apakah ada yang disembunyikan? Justru dengan menjawab konfirmasi secara profesional dan transparan, pejabat dapat membangun kepercayaan,” tambahnya.
Menurut Ari, wartawan memiliki tugas untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Oleh karena itu, pejabat harus memahami bahwa konfirmasi yang diminta wartawan bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Namun, Ari juga mengingatkan bahwa wartawan perlu mematuhi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, termasuk memastikan pertanyaan yang diajukan relevan, sopan, dan berdasarkan fakta.
“Keterbukaan pejabat harus diimbangi dengan profesionalisme wartawan. Jangan sampai pertanyaan yang diajukan bernuansa provokatif atau tidak berdasarkan data. Dengan begitu, komunikasi antara wartawan dan pejabat bisa terjalin dengan baik,” jelasnya.
Ari berharap seluruh pihak, baik pejabat maupun wartawan, dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang informatif dan transparan.
“Ini bukan hanya soal wartawan atau pejabat, tapi soal bagaimana kita membangun Banyuwangi menjadi lebih baik dengan mengutamakan keterbukaan dan kejujuran,” pungkasnya.