BANYUWANGI – Sebanyak 1000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) se-Banyuwangi di Fasilitasi Pendampingan Sertifikat Halal Self-declare secara Gratis, dalam kegiatan yang bertajuk “ROADSHOW #KITAHALALIN2024” di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, pada Rabu (24/04/2024).
ROADSHOW #KITAHALALIN2024 ini, terlaksana berkat Kolaborasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM, Herbert H.O Siagian mengatakan, jika melihat potensi Banyuwangi yang memiliki kekayaan pariwisata mulai dari alam hingga kuliner, sangat mendukung sekali bagi perkembangan UMKM. Untuk itulah Kemenkop UKM terus mendorong dan memfasilitasi adanya pendampingan sertifikasi halal ini.
Selain itu, melalui program ini juga akan sangat menentukan kualitas produk-produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Sehingga untuk kedepannya, diharapkan produk UMKM ini bisa lebih dipercaya masyarakat.
“Jadi bukan hanya laku dijual, tetapi saat ini konsumen semakin sensitif dengan kualitas. Sehingga Sertifikat Halal ini menjadi sebuah kewajiban,” ungkap Herbert.
Menurutnya, Sertifikat Halal merupakan Intangible asset atau aset yang tidak berwujud tetapi sangat bernilai. Pasalnya semua produk bakal mempunyai logo Halal, NIB hingga PIRT, dan itu semua merupakan suatu tanda untuk meningkatkan Intangible value produk.
“Jangan hanya menjual produk kosongan, Bahkan dengan sertifikasi Halal dapat menambah nilai tawarnya,” ujarnya.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, untuk saat ini sebanyak 10.928 produk telah memiliki sertifikat halal di Banyuwangi. Melihat angka tersebut Bupati Ipuk berniat untuk lebih mendorong dan gencarkan Sertifikasi Halal, karena jumlah UMKM di Bumi Blambangan lebih dari angka itu.
“Alhamdulillah pemerintah pusat telah memberikan dukungan kepada kita, semoga kedepan bisa terus meningkat lagi,” kata Bupati Ipuk.
“Yang pasti tidak hanya persyaratan yang harus dipenuh, tapi harus konsisten menjaga kehalalan produknya,” Imbuh Ipuk.
Pihaknya mengaku, memberikan fasilitas tidak hanya dalam bentuk regulasi,namun juga dari kemudahan dan efisiensi. Karena menurutnya mengurus sertifikasi halal merupakan hal yang tidak mudah, oleh karena itu fasilitas ini diharapkan benar-benar bisa maksimal.
“Program kali ini, kami memberikan fasilitas pendampingan Sertifikat Halal kepada 1000 pelaku UMKM, dan 8 Rumah Potong Hewan (RPH). Tadi saya juga meminta untuk bantuan Sertifikasi Halal RPU, semoga segera terealisasi,” terang Ipuk.
Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 8 Rumah Potong Hewan (RPH), diantaranya berada di Kecamatan Banyuwangi, Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, Rogojampi, Genteng, Glenmore dan Kalibaru.
“Dua RPH sudah mengantongi Sertifikat Halal yaitu berada di Kecamatan Banyuwangi dan Purwoharjo,” kata Nanang Sugiharto, Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertapa Banyuwangi.
Lebih lanjut Nanang menambahkan, Saat ini ada 6 RPH tinggal menunggu penerbitan Sertifikat Halal, karena sudah lolos audit dari lembaga yang berwenang.
Pada prinsip untuk pelayanan RPH adalah menyediakan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Unsur-unsur dalam pemenuhan teknis kesehatan masyarakat veteriner, peningkatan mutu pelayanan dan pemenuhan dampak lingkungan harus terus ditingkatkan.
“RPH di Banyuwangi juga sudah memenuhi unsur kesehatan masyarakat veteriner dan kehalalan, seperti pemenuhan RPH yang memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan memiliki Juru Sembelih Halal (Juleha),” terangnya. (*)
